Petani Nakal

Petani Nakal. Mungkin istilah ini sangat baru. Tetapi ini adalah hanya pandangan saya mengenai sebagian petani dengan perilaku sebagai berikut:

1. Petani nakal itu adalah petani yang tidak memanfaatkan bantuan negara kepadanya. Yang dicari atau diharapkan dari bantuan itu adalah uang tunai. Bantuan yang lain seperti benih, dan pupuk tidak digunakan bahkan dibiarkan terlantar, sementara uang tunai tersebut dipergunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan anjuran. Petani ini sadar betul akan kesalahan yang dilakukan, tetapi juga faham bahwa pemerintah tidak akan menuntutnya kepengadilan karena kesalahannya tersebut.

Potret Petani di Luwu

Jika kita membandingkan Kelompok Tani era sekarang ini dengan era BIMAS dulu maka jelas terlihat beberapa perbedaan sebagai berikut :

Kehidupan sekarang ini makin menyudutkan petani untuk melakukan diversifikasi usaha, akibat perubahan iklim yang belum dapat diprediksi, hama, kekurangan air dan lain-lain. Sebagian petani memilih menjadi Tukang Ojek dan mengunjungi lahannya cukup sekali seminggu atau dua kali seminggu. Apalagi didukung dengan kemudahan kredit motor yang bisa dicicil enam bulanan. Sebagian kecil menjadi buruh bangunan dan lain-lain.

Kepemilikan lahan semakin sempit bahkan ada yang penguasaannya bergilir setiap tahun terutama pada wilayah selatan Luwu. Sempitnya lahan sehingga tidak efisien jika dibagi dengan ahli waris lainnya membuat sebagian petani bekerja musiman (Shift). Tahun ini mengolah sawah, tahun depan tidak lagi karena sawah tersebut dikelola oleh sepupunya atau keluarga lainnya.

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Mengapa pupuk dan pestisida perlu diawasi ?

Sekurang-kurangnya karena 2 hal yaitu pada pupuk ada subsidi pemerintah dan pada pestisida ada bahaya yang dapat timbul akibat peredaran, penyimpanan dan penggunaan.

Dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibentuk wadah yang menghimpun seluruh stakeholder yang terlibat. Wadah tersebut dinamakan “Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”.

Komposisi keanggotaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dapat terdiri dari beberapa instansi seperti yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Perdagangan,Tenaga Kerja, Kesehatan, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Anggota komisi terdiri dari pejabat eselon-2 dan eselon-3.