Pertanian Berkelanjutan

 Pertanian berkelanjutan “menurut saya adalah cara yang produktif, efektif dan efisien (menguntungkan) untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, sementara pada saat yang sama melindungi dan memperbaiki lingkungan alam dan kondisi ekonomi / sosial masyarakat setempat." Produktif artinya kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu, bukan hanya teori di atas kertas. Efektif dalam arti mempunyai dampak positif yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar dan semakin meluas. Efisien arinya menguntungkan karena pada kegiatan tersebut hasil produksi lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dalam hal ini dihitung secara berdasarkan waktu yang ditentukan, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukannya.

Pertanian berkelanjutan adalah sistem yang dikembangkan dari ilmu pertanian dari praktek pertanian yang selama ini ada di masyarakat dengan empat pilar utama yaitu:

Krisis Pangan masih mengancam

 

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memperkirakan krisis  pangan akan terus mengancam Indonesia. Pasalnya, berbagai sektor tidak mendukung industri pertanian. Contohnya, sektor perbankan yang belum bersahabat dengan pertanian.

"Sekarang, kalau kita ke bank sebagai pengusaha yang bergerak dibidang pertanian selalu ditolak,” ujar Ketua Bidang Pertanian dan Agribisnis BPP Hipmi, Yulizar Azhar, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (8/7/2011).Baca selengkapnya . . .

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Mengapa pupuk dan pestisida perlu diawasi ?

Sekurang-kurangnya karena 2 hal yaitu pada pupuk ada subsidi pemerintah dan pada pestisida ada bahaya yang dapat timbul akibat peredaran, penyimpanan dan penggunaan.

Dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibentuk wadah yang menghimpun seluruh stakeholder yang terlibat. Wadah tersebut dinamakan “Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida”.

Komposisi keanggotaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dapat terdiri dari beberapa instansi seperti yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Perdagangan,Tenaga Kerja, Kesehatan, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Anggota komisi terdiri dari pejabat eselon-2 dan eselon-3.